Komdigi.co, Sumatera Selatan, 04 Februari 2025 – Beredar nota dinas dengan nomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025 dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Agato P.P. Simamora, yang menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemangkasan anggaran. Salah satu poin utama dari kebijakan ini adalah penghentian layanan jemputan bagi pegawai negeri sipil (PNS) serta pembatasan penggunaan pendingin ruangan (AC).

Langkah efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana guna menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Efisiensi bukan hanya tentang pemotongan anggaran, tetapi juga tentang bekerja lebih cerdas dan produktif. Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Agato P.P. Simamora, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Adapun 10 poin utama dalam kebijakan efisiensi anggaran yang tercantum dalam nota dinas tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pembatasan BBM – Pejabat Pimpinan Tinggi Madya hanya mendapatkan alokasi BBM maksimal 10 liter per hari kerja.
  2. Penghapusan Alokasi BBM – Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak lagi mendapatkan alokasi BBM mulai 1 Februari 2025.
  3. Penghapusan Anggaran Jamuan Pimpinan – Tidak ada lagi alokasi dana untuk jamuan pimpinan.
  4. Penghapusan Anggaran ATK dan Bahan Komputer – Alokasi anggaran untuk alat tulis kantor, bahan komputer, serta alat rumah tangga kantor ditiadakan.
  5. Penghapusan Anggaran Pengadaan dan Renovasi – Tidak ada lagi anggaran untuk pengadaan meubelair, peralatan, mesin, serta renovasi ruangan.
  6. Pengurangan Anggaran Utilitas – Alokasi dana untuk listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, serta pemeliharaan peralatan dan komputer dikurangi.
  7. Optimalisasi Penggunaan Mesin Fotokopi – Pencetakan dokumen dilakukan dengan sistem berbagi mesin fotokopi yang tersedia.
  8. Penghapusan Operasional Mobil Jemputan Pegawai – Layanan transportasi bagi pegawai negeri sipil ditiadakan.
  9. Penghapusan Anggaran Dekorasi dan Layanan Tambahan – Tidak ada lagi biaya untuk sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape, dan layanan WhatsApp Blast.
  10. Pembatasan Operasional Lift dan AC – Penggunaan lift dan sistem pendingin ruangan (AC) hanya akan diaktifkan sebagian.
Baca juga :  Kemenkum Kalbar Gelar Rapat Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas dan kenyamanan kerja. Dengan strategi ini, penggunaan anggaran dapat lebih terfokus pada hal-hal yang benar-benar esensial demi mendukung pembangunan nasional yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Amelia)