Komdigi.co, Jakarta, 13 Maret 2025 – Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama kementerian dan lembaga terkait telah menggelar rapat koordinasi serta meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla. Acara ini berlangsung di Jakarta pada Kamis (13/03/2025).

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta seluruh jajaran kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan para gubernur yang telah mendukung inisiatif ini.

“Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Menko dan jajaran atas peluncuran Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla, serta berterima kasih atas fasilitasi dan kerja sama semua pihak dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” ujar Raja Antoni dalam rapat koordinasi tersebut.

Desk Koordinasi Karhutla sebagai Upaya Pengendalian Nasional

Desk Koordinasi Penanganan Karhutla akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam menyatakan bahwa pembentukan Desk Koordinasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menaruh perhatian besar terhadap dampak luas kebakaran hutan, yang tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpengaruh secara geopolitik akibat asap yang merambah hingga lintas negara.

Momentum Penguatan Nasional dalam Menghadapi Triple Planetary Crisis

Menurut Menteri Kehutanan Raja Antoni, peluncuran Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla menjadi momentum penting dalam menghadapi tiga krisis lingkungan global atau triple planetary crisis, yaitu:

  1. Perubahan Iklim (Climate Change)
  2. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Environmental Degradation and Pollution)
  3. Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss)

Antisipasi karhutla harus dilakukan dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Siklus pengendalian karhutla melibatkan pemantauan informasi, yang salah satunya dilakukan melalui Sistem Sipongi milik Kementerian Kehutanan. Sistem ini memantau kebakaran hutan secara berkala dan mengidentifikasi lima fase kejadian karhutla: (1) pra-krisis, (2) peringatan, (3) krisis, (4) pemulihan, dan (5) evaluasi dampak.

Baca juga :  Bareskrim Polri Bongkar Penipuan Kripto Internasional

Keberhasilan 2024 dan Tantangan 2025

Menhut Raja Antoni menyoroti keberhasilan upaya penanganan karhutla pada tahun 2024, yang merupakan periode El Niño lemah–La Niña. Dengan antisipasi yang baik, terjadi penurunan luas kebakaran hutan hingga 784.387,86 hektare (68%) dibandingkan tahun 2023, yang merupakan periode El Niño sedang-kuat. Jika dibandingkan dengan baseline tahun 2019, penurunannya bahkan mencapai 1.272.452,52 hektare (77%).

“Pelajaran berharga dari keberhasilan penanganan karhutla tahun 2024 meliputi kolaborasi terpimpin, pencegahan yang efektif, penegakan hukum yang ketat, dan penerapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang tepat waktu,” jelas Raja Antoni.

Namun, tantangan baru muncul di tahun 2025, di mana kecenderungan karhutla mulai bergeser ke wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara, Papua Selatan, Jawa Timur, dan Maluku. Sementara itu, potensi kebakaran di Sumatra dan Kalimantan masih tetap tinggi, meningkatkan risiko krisis karhutla secara nasional.

Langkah Strategis 2025: Siaga Ramadan dan Prediksi BMKG

Sebagai langkah antisipatif, Kementerian Kehutanan telah mulai menurunkan tim lapangan untuk patroli, pencegahan, dan pemadaman kebakaran hutan di tahun 2025. Selain itu, pasukan Manggala Agni, Polisi Hutan (Polhut), dan Masyarakat Peduli Api (MPA) telah disiagakan untuk melakukan pengendalian karhutla.

Aksi ini dikemas dalam program “Siaga Ramadan”, di mana tim Kemenhut tetap aktif melakukan kesiagaan selama bulan suci Ramadan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan respons cepat dalam menghadapi potensi kebakaran yang semakin meningkat.

Selaras dengan itu, data prediksi BMKG menunjukkan bahwa meskipun beberapa wilayah masih mengalami musim hujan, sudah mulai terdeteksi beberapa titik panas (hotspot) di beberapa daerah.

Harapan Menuju Zero Karhutla

Menko Polkam berharap bahwa dengan adanya Desk Koordinasi Penanganan Karhutla, Indonesia dapat mencapai zero karhutla serta membangun sistem mitigasi dan pencegahan yang lebih baik.

Baca juga :  Bazar Ramadhan Polri Presisi dan Baksos Bhayangkari 2025 di Kota Jambi

“Kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas geopolitik kawasan,” tegas Menko Polkam.

Dengan strategi yang tepat dan koordinasi yang solid, diharapkan Indonesia dapat semakin siap dalam menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang. (Amelia)