Komdigi.co, Jakarta – Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Samsul Arifin, menegaskan bahwa Polri berkomitmen membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Menurutnya, kolaborasi antarsemua pihak sangat diperlukan demi tercapainya swasembada pangan.

“Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujar Samsul yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Satgas Pangan Polri dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Langkah Polri dalam Mendukung Swasembada Pangan

Polri telah melakukan berbagai upaya konkret untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah, antara lain:

  • Memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk tanaman pangan.
  • Merekrut tenaga-tenaga pertanian.
  • Mendorong pemanfaatan pekarangan anggota Polri untuk bercocok tanam.

Swasembada Bukan Tujuan Akhir

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin, mengungkapkan bahwa secara supply dan demand, Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak akan berarti jika masyarakat masih kesulitan mengakses makanan.

“Swasembada bukan tujuan, tetapi alat untuk menuju kemandirian,” jelas Bustanul. Ia mencontohkan Singapura yang tidak memiliki swasembada tetapi tetap memiliki kemandirian pangan.

Bustanul juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor pertanian, seperti minimnya penyuluhan serta rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor guna menarik lebih banyak tenaga kerja terdidik ke sektor pertanian.

Tantangan Menuju Kemandirian Pangan

Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Siti Haryati, mengakui bahwa mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan, bukanlah perkara mudah. Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain:

  • Perubahan cuaca ekstrem yang berdampak pada produksi pertanian.
  • Alih fungsi lahan pertanian menjadi area industri dan pemukiman.
  • Minimnya sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian, di mana mayoritas petani berusia lanjut dan generasi muda enggan bekerja di sawah.
Baca juga :  Korlantas Polri Bantah Isu Polisi Bisa Sita Kendaraan dalam Aturan Tilang Baru

Namun, ia memastikan pemerintah terus berupaya mempercepat pencapaian swasembada pangan meskipun menghadapi tantangan tersebut.

Ketersediaan Pupuk sebagai Faktor Pendukung

Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Gusrizal, memastikan bahwa ketersediaan pupuk di sentra-sentra pertanian telah dipenuhi.

“Secara produksi, ada 14 juta ton pupuk, dengan 9,5 juta ton di antaranya disubsidi,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa PT Pupuk Indonesia terus berupaya menyediakan pupuk bagi petani guna meningkatkan produktivitas pertanian. Bahkan, pupuk berkontribusi sebesar 62% terhadap produktivitas, sementara harga pupuk hanya berpengaruh 23% terhadap biaya produksi. Jika subsidi pupuk diterapkan dengan baik, biaya produksi dapat ditekan hingga 9%.

Kesimpulan

Dari berbagai paparan di atas, terlihat bahwa kemandirian pangan bukan hanya soal swasembada, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah dan berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, Polri, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat agar sektor pertanian Indonesia semakin maju dan berdaya saing. (Amelia)