Kemenag Siap Laksanakan Efisiensi Anggaran Hingga Rp14 Triliun Sesuai Instruksi Presiden

Komdigi.co, Jakarta – Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 yang menginstruksikan efisiensi belanja kementerian/lembaga, Kementerian Agama (Kemenag) turut berkomitmen untuk menghemat anggaran hingga Rp14,28 triliun. Langkah efisiensi tersebut dibahas dalam rapat kerja (raker) antara Kemenag dan Komisi VIII DPR RI di Senayan pada Senin, 3 Februari 2025.

Menteri Agama (Menag), Prof. Nasaruddin, menjelaskan bahwa Kemenag telah mengidentifikasi pos-pos anggaran yang bisa diefisienkan, dengan hasil penyisiran awal mencapai Rp7,27 triliun. Namun, Menag menegaskan bahwa upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai target efisiensi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Menag juga menjelaskan bahwa penghematan sebesar Rp14 triliun ini berpotensi berdampak pada beberapa program prioritas Kemenag, seperti penyelenggaraan ibadah haji, penguatan moderasi beragama, bantuan rumah ibadah, digitalisasi layanan keagamaan, serta bantuan pendidikan seperti BOS, BOPTN, PPG, dan beasiswa. Dampak ini juga dapat memengaruhi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi madrasah, serta pengembangan kompetensi guru dan dosen.

Meski demikian, Menag menegaskan komitmen Kemenag untuk mendukung kebijakan efisiensi yang digagas oleh Presiden Prabowo. Ia meyakinkan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi semangat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menag juga berharap mendapat dukungan penuh dari Komisi VIII DPR RI dalam menghadapi tantangan ini.

“Inpres ini baru minggu lalu, namun kami baru bisa menghemat Rp7 triliun. Kami akan terus berusaha untuk mengurangi dana lebih lanjut. Selanjutnya, kami akan sampaikan rincian penghematan ini kepada Komisi VIII DPR,” ungkap Menag.

Lebih lanjut, Menag menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi semangat Kemenag dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Pendiri bangsa ini tanpa APBN bisa berbuat banyak. Hanya karena dikurangi Rp14 triliun, kami tetap yakin bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi layanan,” tambahnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengakui besarnya anggaran Kemenag yang langsung menyentuh masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta Kemenag untuk merinci pos-pos anggaran yang akan diefisienkan agar dapat diawasi bersama DPR. “Kami perlu rinciannya agar bisa diawasi bersama. Semoga efisiensi ini dapat dilakukan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Marwan juga menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Menag dan optimisme bahwa program-program Kemenag tetap dapat dijalankan meskipun anggaran dipotong.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Achmad, menyampaikan keprihatinannya terkait besarnya efisiensi yang harus dilakukan Kemenag. Namun, ia berharap efisiensi tersebut tidak mengurangi semangat Kemenag dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Ia justru melihat ini sebagai tantangan sekaligus peluang bagi Kemenag untuk meraih prestasi lebih tinggi. (Amelia)