Komdigi.co, Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait sinergi program penguatan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran serta keluarganya melalui dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).

Penandatanganan MoU ini berlangsung di Gedung Kementerian P2MI/BP2MI pada Kamis (6/3/2025) dan dihadiri oleh Menteri P2MI H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., beserta jajaran terkait.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., menyatakan bahwa BAZNAS siap bersinergi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui program-program unggulan guna mendukung pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional serta bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memiliki jaringan yang luas, mencakup 34 provinsi, 463 BAZNAS kabupaten/kota, serta berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional dan internasional,” ungkapnya.

Menurut Kiai Noor, BAZNAS sering kali diminta bantuan dalam berbagai kasus pekerja migran di luar negeri, seperti pemulangan PMI yang mengalami masalah, bantuan bagi PMI yang meninggal dunia, hingga pendampingan bagi PMI yang menghadapi hukuman mati.

“Kami telah memberikan bantuan kepada pekerja migran meskipun jumlahnya belum maksimal. Selain itu, kami juga menyalurkan bantuan kepada keluarga pekerja migran, termasuk bantuan pendidikan dan pengembangan usaha mereka. Kami memiliki program besar dalam pengembangan UMKM yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Sebagai bentuk kontribusi nyata, BAZNAS mengusung sepuluh program prioritas untuk mengurangi angka kemiskinan, di antaranya:

  • BAZNAS Micro Finance
  • ZMart
  • ZChicken
  • ZAuto
  • ZCoffee
  • Beasiswa pendidikan
  • Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB)
  • Santripreneur
  • Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
  • Program pemberdayaan lainnya
Baca juga :  Dishub Kota Jambi Tertibkan Jukir Liar, 19 Orang Terjaring Razia

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menghasilkan program konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan PMI, tetapi juga membangun kesadaran berzakat, berinfak, dan bersedekah di lingkungan Kementerian P2MI serta kementerian/lembaga lainnya.

“Jika seluruh kementerian dapat menggerakkan zakat secara optimal, insya Allah akan ada banyak manfaat yang bisa dirasakan, baik oleh pegawai maupun masyarakat luas,” ujar Kiai Noor.

Sementara itu, Menteri P2MI, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini dan berharap MoU dapat segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS RI atas sinergi ini. MoU ini masih berupa garis besar, dan kami berharap segera ada implementasi nyata dalam bentuk PKS agar program perlindungan dan pemberdayaan PMI bisa berjalan lebih efektif,” kata Karding.

Karding juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki mandat untuk memberdayakan PMI setelah mereka kembali ke tanah air, termasuk dalam hal pembukaan akses pasar, pemberian modal usaha, serta pelatihan kewirausahaan agar mereka bisa kembali bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat.

Adapun ruang lingkup kerja sama BAZNAS RI dan Kementerian P2MI/BP2MI mencakup:

  • Sosialisasi, edukasi, dan literasi tentang ZIS-DSKL serta pengumpulannya di lingkungan Kementerian P2MI
  • Program beasiswa bagi anak pekerja migran Indonesia
  • Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi bagi PMI dan keluarganya
  • Program sosial kemanusiaan, pendidikan, dakwah, dan kesehatan bagi PMI

Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, S.E., S.H., M.H., Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.Ikom., serta jajaran pimpinan BAZNAS RI, termasuk Prof. Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec., Rizaludin Kurniawan, M.Si., CFRM., Saidah Sakwan, M.A., H. Subhan Cholid, Lc., M.A., Arifin Purwakananta, dan Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.

Baca juga :  Komisi III DPRD Jambi Konsultasi ke Bappenas, Bahas MBG dan Dampak Inpres 2025

Dengan adanya kerja sama strategis ini, diharapkan pekerja migran Indonesia dan keluarganya mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan yang lebih baik, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera di tanah air. (Amelia)