Komdigi.co, Jakarta – Sejumlah peristiwa penting di bidang politik dan pemerintahan terjadi pada Jumat (7/3/2025). Mulai dari pemanggilan pengusaha Tomy Winata ke Istana Kepresidenan, pertemuan dengan investor global Ray Dalio, hingga sikap DPR terkait dugaan korupsi di Pertamina. Berikut rangkuman berita politik hari ini:

  1. Tomy Winata Bahas Penciptaan Lapangan Kerja dengan Presiden Prabowo

Pengusaha nasional dan pemilik Grup Artha Graha, Tomy Winata, membahas isu penciptaan lapangan kerja dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Tomy hadir dalam pertemuan yang juga dihadiri investor asal Amerika Serikat Ray Dalio, serta sejumlah pengusaha nasional, pimpinan Danantara, dan para menteri.

  1. Ray Dalio Ungkap Tantangan Indonesia Menuju Negara Maju

Investor global Ray Dalio menyoroti beberapa tantangan utama yang perlu diatasi Indonesia agar bisa naik kelas menjadi negara maju.
Beberapa tantangan yang disebutkan antara lain:

  • Tata kelola birokrasi yang lebih efisien
  • Kemampuan menciptakan modal yang kuat
  • Kemudahan berbisnis dan berwirausaha
  • Strategi pemberantasan korupsi
  1. Presiden Prabowo Kenalkan Pengusaha Besar Indonesia ke Ray Dalio

Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan sejumlah pengusaha besar Indonesia kepada Ray Dalio.
Prabowo memaparkan latar belakang serta keahlian industri yang dikuasai masing-masing pengusaha agar Dalio lebih memahami potensi bisnis di Indonesia.

  1. Natalius Pigai: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Adalah Pemenuhan HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk pemenuhan hak asasi rakyat oleh negara.

“MBG adalah pemenuhan HAM yang wajib dilakukan negara agar rakyat kenyang, sehat, dan pintar,” ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta.

  1. DPR Tak Berencana Bentuk Pansus Korupsi Minyak Pertamina
Baca juga :  Kapolres Grobogan Minta Maaf atas Tindakan Berlebihan Anggotanya

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa komisinya tidak berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di anak usaha PT Pertamina.
DPR mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus yang terjadi pada periode 2018–2023 tersebut. (Amelia)