Komdigi.co, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mendapat teguran keras dari anggota Komisi VI DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025). Para wakil rakyat kecewa karena Simon tidak membahas kasus korupsi tata kelola minyak yang melibatkan Pertamina, khususnya dugaan pengoplosan bensin Pertamax yang telah memicu kemarahan publik.
Anggota DPR Geram
Salah satu suara lantang datang dari anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Mufti Anam. Ia mengecam Simon karena tidak membahas kasus Pertamax oplosan dalam pemaparannya, meskipun kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat luas.
“Pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini,” ujar Mufti.
Ia menambahkan bahwa DPR telah lama menantikan kejelasan mengenai kasus ini. Menurutnya, rakyat sangat marah, terlebih di bulan suci Ramadhan, karena merasa telah ditipu oleh Pertamina selama bertahun-tahun.
“Innalilahi wa innailaihi rajiun, Pak, di tengah bulan suci Ramadhan, rakyat marah besar. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena merasa telah ditipu bertahun-tahun,” tegasnya.
Mufti juga mengingatkan bahwa DPR sudah sejak Desember 2024 mempertanyakan kualitas BBM Pertamina. Ia menilai bahwa kekhawatiran tersebut kini menjadi kenyataan.
“Maka harapan kami, korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan, yang katanya sudah merugikan negara lebih dari Rp 1.000 triliun, harus dijelaskan secara terang benderang,” lanjutnya.
Panja Tidak Diperlukan
Dalam rapat tersebut, sempat muncul usulan untuk membentuk panitia kerja (panja) guna mendalami kasus ini. Namun, mayoritas anggota Komisi VI DPR sepakat bahwa panja tidak diperlukan karena kasus tersebut sudah dalam ranah hukum di Kejaksaan Agung.
“Mayoritas fraksi sepakat bahwa panja kasus Pertamina tidak perlu, karena sudah ditangani Kejagung. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah mengawal Pertamina dalam pembenahan internal,” ujar anggota Komisi VI DPR, Andre.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini sudah ada sembilan orang yang ditahan terkait kasus ini. Komisi VI DPR pun berkomitmen mendukung penuh upaya Kejagung dalam mengusut tuntas kasus tersebut.
Pengakuan Dirut Pertamina
Di akhir rapat, Simon Aloysius Mantiri akhirnya buka suara dan mengakui bahwa dirinya sempat menghindari publik setelah Kejagung membongkar kasus korupsi tersebut. Ia berdalih bahwa langkah itu diambil agar tidak memperkeruh suasana.
“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konferensi pers dari Kejagung, kami menghormati proses hukum dan fakta yang ditemukan. Jadi, saya tidak ingin muncul dulu, supaya tidak memperkeruh suasana,” kata Simon.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika dirinya langsung muncul ke publik, itu bisa dianggap sebagai sikap defensif terhadap kasus yang terjadi. Oleh karena itu, ia memilih menunggu hingga Kejagung melakukan proses hukum terlebih dahulu.
Meski kasus ini terjadi sebelum masa kepemimpinannya, Simon tetap mengaku bertanggung jawab dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya, sebagai pimpinan saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga. Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang membawa kegaduhan di masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meminta kesempatan untuk membenahi internal Pertamina agar bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik.
“Berikan kami kesempatan untuk kerja keras dan kembali mendapatkan kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat,” tutupnya. (Amelia)
Leave a Reply