Komdigi.co, Jakarta – Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu ujung tombak dalam menyukseskan berbagai program prioritas nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemerintah terus menyusun strategi terbaik agar RB dapat langsung menyasar masalah utama pembangunan yang, jika diselesaikan, akan memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

“Pada 2023, RB Tematik Pengentasan Kemiskinan diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemerintah daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem. Penerapan RB Tematik ini menunjukkan hasil yang sangat positif,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, Jumat (14/03/2025).

RB Tematik merupakan penerapan RB yang fokusnya selaras dengan prioritas nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, serta percepatan program prioritas Presiden, yang didukung oleh transformasi digital pemerintah. Capaian dampak yang menjadi tema RB Tematik menunjukkan hasil positif di tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi, tercatat bahwa angka kemiskinan menurun sebesar 0,97%, dari 9,36% pada tahun 2023 menjadi 8,57% pada tahun 2024. Selain itu, realisasi investasi mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp295,3 triliun, dari Rp1.418,9 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp1.714,2 triliun pada tahun 2024.

“Hasil evaluasi RB tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan selaras dengan peningkatan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan,” tutur Rini.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini, Menteri Rini juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, keberhasilan pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi dan orkestrasi peran dari berbagai instansi terkait guna menghasilkan kinerja yang optimal. Penyusunan proses bisnis secara berjenjang hingga level mikro menjadi sangat penting untuk memastikan setiap instansi menjalankan tugas dan perannya secara terkoordinasi dengan baik.

Baca juga :  Empat Kandidat Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Ketua Umum KONI Sulteng

Selain itu, diperlukan Grand Design Pengentasan Kemiskinan dan strategi dengan pendekatan target area-based yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, serta asistensi sesuai tingkatan wilayah. Para pemangku kepentingan juga harus memastikan optimalisasi program berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui pemadanan DTSEN secara otomatis dan terstandarisasi.

“Yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi digital dalam mewujudkan sistem terintegrasi untuk pengelolaan program perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran,” pungkas Rini. (Amelia)